HARAPAN ITU MASIH ADA..!!!

Loading...

Senin, 03 Desember 2012

BATAS USIA DEWASA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Apa kabar sahat sekalian, tentu kalian baik - baik saja bukan ?. Sudah lama sepertinya saya tidak mengirim tulisan di blog saya. Di karenakan aktivitas yang cukup padat, dari kuliah, mengajar peserta didik pramuka, kemah dan banyak lagi kegiatan yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Namun disini saya akan mencoba menulis sebuah artikel tentang batas usia dewasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 1. PENDAHULUAN
Sering kali kita mendengar dari orang terdekat kita yang membicarakan tentang kedewasaan seseorang. Terkadang mereka menghubungkan pertambahan usia dengan kedewasaan, meskipun memang usia tua belum tentu bisa bersikap dewasa. Hingga ada ungkapan, “Tua itu pasti, dewasa itu pilihan”. Namun, jika dilihat dari sudut pengertian ‘dewasa’ itu sendiri, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dewasa adalah mencapai usia akil baligh, yaitu bukan anak-anak ataupun remaja lagi
Sedangkan menurut islam, seseorang baik perempuan maupun laki-laki dikatakan dewasa atau baligh apabila seseorang tersebut sudah mengalami haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Tentu saja masa seseorang untuk mencapai akil baligh, berbeda satu dengan lainnya. Dewasa berarti matang. Baik matang secara biologis, maupun secara psikis.Sehingga bisa dikatakan tidak perlu menunggu tua untuk menjadi dewasa. Karena kedewasaan tidak selalu beriringan dengan berkurangnya usia.
Usia dewasa juga dikaitkan dengan perkembangan dan pertumbuhan jasmaiah maupun rohaniah. Sering kali usia dewasa ini dijadikan perdebatan dalam masyrakat Indonesia. Karena Hukum positif yang digunakan di Indonesia ini untuk menentukan batas usia dewasa terdapat dalam beberapa sumber. Ada sumber yang berasal dari Hukum barat (Anglo seksion), Islamic law, Hukum adat Indonesia, Jurisprudensi Mahkah Agung, dan sebagainya. Hal ini yang kerap kali memicu perdebatan untuk menentukan usia dewasa.
Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang kerap kali muncul tentang hukum mana yang harus digunakan dan pada saat seperti apa dapat digunakan hukum tersebut. Pertama sekali makalah ini akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Karena hal ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh seseorang untuk mencapa kedewasaan. Kemudian akan dibahas tentang pengertian dewasa dan berlanjut pada dasar hukum tentang usia dewasa.

2. PENGERTIAN PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN
            Perkembangan adalah terjadinya perubahan yang berjalan secara bertahap dalam diri individu mulai ia lahir hingga meningggal dunia. Perkembangan adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya (maturation) yang berlangsung secara sitematis, progresif, dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun psikisnya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perubahan dan perkembangan bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian – bagian organisme dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu, perkembangan bersifat sistematis. Contohnya, seorang anak memiliki kemampuan untuk berdiri dan berjalan karena tulang kaki dan otot – ototnya telah tumbuh menjadi kuat.[1]
            Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada materil sesuatu sebagai akibat adanya pengaruh lingkungan. Dalam pribadi manusia baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah, terdapat dua bagian yang berbedah sebagai kondisi yang menjadikan pribadi manusia berubah menuju kearah kesempurnaan. Perubahan kuantitatif ini dapat berubah pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Ini tidak berarti bahwa pertumbuhan itu berlaku pada hal – hal yang bersifat kuantitatif karena tidak selamanya materil itu kuantitatif. Materil dapat terdiri atas bahan – bahan kuantitatif. Jadi, materil itu dapat terdiri dari kualitas maupun kuantitas. Kenyataan inilah yang barang kali membuat orang mengalami kesulitan dalam membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu kelengahan orang adalah menyebut pertumbuhan materil kuantitatif sebagai perkembangan.[2]

3. PENGERTIAN USIA DEWASA
Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat didefenisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.[3]
Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasa tahun atau awal usia dua puluh tahun (20 tahun). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Dewasa berarti tidak dianggap cocok untuk anak – anak, terutama sebagai suatu eufisme yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa serta tokoh buku dewasa. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.[4]

4. DASAR HUKUM TENTANG BATAS USIA DEWASA
            Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan dalam menentukan usia dewasa. Usia dewasa adalah usia yang secara psikologi, seseorang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggung jawab, bekerja dan sebagainya. Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan atas hak dan kewajiban seseorang. Batas usia dewasa dijelaskan dalam beberapa hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:
A.  Hukum Perdata Barat
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUHPerdata atau lebih dikenal dalam istilah hukum adalah Bergelijk Wetboek. Dalam sistematik yang dipakai KUHPerdata  terdiri atas empat buku yaitu, Buku I; membahas tentang Perihal Orang, Buku II; membahas Perihal Benda, Buku III membahas; Perihal Perikatan, dan Buku IV membahas; Perihal Pembuktian dan Lewat waktu (Daluarsa).[5]
Sedangkan Hukum Perdata ialah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.[6]
Usia dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu; “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabilah perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada diperwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.[7]
Dalam KUHPerdata pasal 330 telah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka KUHPerdata memandang seseorang yang telah berusia dewasa (21 tahun) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri.
B.  Kompilasi Hukum Islam
Hukum islam merupakan suatu hukum yang bersumber dari Alqur’an dan Al-hadis. Hukum islam biasanya digunakan dan diterapkan di Negara yang menganut sitem hukum islam atau “Islamic Law”. Hukum islam juga digunakan di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum islam digunakan untuk berbagai hal perbuatan hukum seperti; proses perceraian, pembagian harta warisan, dan sebagainya.
Didalam hukum islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditantai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita 9 sampai 19 tahun.[8]
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi huku islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini.[9]
Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak; “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya; dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.[10]
C.  Hukum Adat
Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.  Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.[11]
            Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa sesorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 nomor 53K/Sip/1955 menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun. Dalam keputusannya yang lain, MA menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976). Kemudian muncul Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt, yang secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa ialah 18 tahun.[12]
D.  HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Hukum positif atau ius contitutum, adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu Negara. Misalnya; di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUHPerdata, persoalan pidana diatur melalui KUHPidana[13]. Kemudian menurut kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Hukum positif ialah hukum yang berlaku pada saat ini.[14]
Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang berlaku dimasa lalu. Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif.[15]
Usia dewasa juga dijelaskan dan diatur dalam hukum positif ini. Hukum positif Indonesia, biasanya terdapat dalam KUHPeradata, KUHPidana, Kompilasi hukum islam, Hukum Adat Indonesia, Putusan Mahkamah agung dan sebagainya. Hukum – hukum tersebut tadi, merupakan hukum yang berlaku pada saat ini. Berikut ini adalah peraturan – peraturan yang mengatur tentang batas usia dewasa, yaitu:
Tabel: Usia belum dewasa dan usia dewasa menurut Hukum Positif Indonesia.
Dasar Hukum
Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Pasal 330
Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.[16]
Pasal 47
Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.[17]
Pasal 1 angka 26
Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.[18]
Pasal 1 angka 8
Anak didik pemasyarakatan adalah:
a.      Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
b.      Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
c.       Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.[19]
Pasal 1
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)  tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[20]
Pasal 1 angka 5
Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[21]
Pasal 1 ayat (1)
Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[22]
Pasal 1 ayat (4)
Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.[23]
Pasal 4
Warga Negara Indonesia adalah: a–g ...
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.[24]
Pasal 1 angka 5
Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[25]


 Kompilasi Hukum Islam
Pasal 98 ayat [1]
Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[26]
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977
Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:
a.     dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
b.     dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
c.      dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.[27]

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini bukanlah kita jadikan sebagai perdebatan, namun jadikanlah suatu keseragaman ini menjadi satu kesatuan yang indah.




Sumber Referensi :
    
      [1]Syamsu, Yusuf. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cetakan I. Penerbit Rosda:Bandung,2000, halaman 15.
      [2]Merliany, Rosleny. Psikologi umum, Penerbit CV Pustaka Setia: Bandung, 2010. Halaman 232.
      [3]id.m.wikipedia.org/wiki/Dewasa, diakses pada tanggal 17 November 2012, pukul 21:00 wib.
      [4]http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465, diakses pada tanggal 17 November 2012 pukul 21:15 wib.
      [5]Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke XXXII, Intermasa: Jakarta, 2009, halaman 17.
      [6] http://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/, diakses pada tanggal 14 November, pukul 12:30 wib.
      [7]Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 90.   
      [8]www.google.com
      [9]http://sanakyevan.blogspot.com/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html?m=1, diakses pada tanggal 8 November 2012, pukul 14:25 wib.
     [10]http://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/, diakses pada tanggal 15 November 2012, pukul 09:30 wib.
      [11]http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html, diakses pada tanggal 15 November 2012, pukul 09:21 wib.
     [12]http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html, diakses pada tanggal 15 November 2012, pukul 09:21 wib.
     [13]http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080918183929AAtJv81, diakses pada tanggal 19 November 2012, pukul 08:15 wib.
     [14]http://www.kamusbesar.com/51284/hukum-positif, diakses pada tanggal 19 November 2012, pukul 08:20 wib.
     [15]http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/, diakses pada tanggal 19 november 2012, pukul 08:25 wib.
     [16]Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 90.
     [17] Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – undang pokok agrarian dan undang – undang perkawinan, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, halaman 551.
     [26] Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991)
               [27]SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/777,tertanggal 13-7-1977.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar